"Kasus beberapa waktu terakhir di Sumbar adalah efek dari proses penerimaan calon legislatif oleh partai politik yang asal-asalan," kata dia di Padang, Rabu.
Beberapa kasus melibatkan anggota DPRD kabupaten dan kota di Sumbar seperti kasus asusila oleh ketua DPRD Kabupaten Sijunjung yang diduga berbuat mesum dengan istri sopir, kemudian dua anggota DPRD Kota Padangpanjang berkelahi saat sidang paripurna.
Lalu anggota DPRD memukul seorang wali nagari (kepala desa adat) di Pesisir Selatan, dan dua anggota legislatif Kabupaten Pasaman Barat tertangkap mengonsumsi sabu-sabu di salah satu hotel di Padang. Dan sebelumnya anggota DPRD Padang tertangkap berjudi.
Semua kasus ini kata dia, sebagai dampak dari proses penerimaan yang hanya mengutamakan orang-orang yang memiliki materi untuk diusung menjadi calon legislatif.
Ketika mereka terpilih baru masyarakat terkejut dengan perilaku negatif yang ditampilkan, ditambah pula adanya perlindungan oleh Undang-undang mengakibatkan munculnya sikap semena-mena dari mereka yang terpilih.
"Seharusnya ketika menerima kader, partai harus melihat dulu apakah orang tersebut berkompeten atau tidak, jangan hanya melihat kepada materinya saja," kata dia.
Selain itu dari sisi Badan Kehormatan Dewan seharusnya dapat menjaga nama baik para anggota, namun ternyata belum berpengaruh baik.
Selama ini karena adanya rasa solidaritas antara badan kehormatan dengan anggota dewan sehingga cenderung melindungi anggota yang bermasalah.
Ia mengimbau masyarakat ke depan untuk lebih selektif dalam memilih calon legislatif yang akan duduk mewakili rakyat di DPRD.
"Masyarakat harus tahu terlebih dahulu rekam jejak dan karir calon legislatif yang akan dipilih agar ketika menjabat benar-benar dapat mewakili aspirasi rakyat," tambahnya. (*)
