Anggota DPR: Ciptakan Iklim Kondusif Pengembangan UMKM

id Rofi Munawar

Jakarta, (Antara) - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Rofi Munawar menginginkan pemerintah dapat menciptakan iklim kondusif untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan menerapkan kebijakan yang tepat.

Rofi Munawar dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis, menyatakan hal tersebut terkait dengan kunjungan yang baru dilakukan BKSAP ke Jerman baru-baru ini.

Menurut dia, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Jerman karena hingga sebanyak 99,6 persen perusahaan di negara tersebut adalah termasuk kategori UMKM.

Selain itu, lanjutnya, UMKM di Jerman juga dapat menyerap tenaga kerja hingga sebanyak 16 juta orang atau setara dengan 59,2 persen dari total angkatan kerja di negara itu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengingatkan sejumlah faktor yang dimiliki Jerman sehingga mampu mengembangkan UMKM-nya hingga memiliki daya saing yang baik antara lain adalah sistem pendidikan ganda dan budaya riset untuk meningkatkan tingkat inovasi.

Rofi juga menyebutkan faktor dukungan pembiayaan dan orientasi ekspor tersebut didukung oleh ketersediaan sumber daya yang telah dipetakan secara spesifik oleh pemerintah dan sektor swasta yang tidak dipungkiri telah menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan UMKM.

Sebagaimana diwartakan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dinilai dapat membantu pelaku usaha kecil dan menengah untuk berkembang.

"Kami dukung penguatan KPPU. Selama ini KPPU ini kayak macan ompong. Dia tahu ada kesalahan di mana, tapi tidak bisa menindak apa-apa," kata Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia.

Akibatnya, menurut Bahlil Lahadalia, KPPU yang masih kurang kuat itu membuat terjadinya fenomena praktik usaha yang tidak sehat berkembang dengan pesat di berbagai daerah.

Bahlil mengatakan bahwa praktik usaha tidak sehat berkembang pesat mulai dari kartel, monopoli dan sebagainya. Sedangkan praktik konglomerasi malah memperkuat dugaan monopoli yang kian massif sehingga UKM sukar tumbuh menjadi besar dan kuat.

"Praktik monopoli ini membuat UKM kita terberangus, dibonsai sedemikian rupa," ujar Bahlil.

Hal itu, ujar dia disebabkan usaha-usaha besar menguasai praktik usaha dari hulu sampai hilir, yang strategi bisnis tersebut dipraktikkan sebagian besar konglomerasi di Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislatif DPR RI Supratman Andi Agtas menginginkan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat diperkuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Yang terpenting adalah apakah keputusan akhir KPPU bisa dinyatakan final," kata Supratman di Jakarta, Senin (10/10).

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menyoroti putusan akhir KPPU yang saat ini masih dapat dibatalkan lembaga peradilan lainnya. (*)