Gubernur Sumbar Ancam Pecat Pejabat Persulit Izin Investasi

id Irwan Prayitno

Gubernur Sumbar Ancam Pecat Pejabat Persulit Izin Investasi

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. (Antara)

Padang, (Antara Sumbar) - Pejabat yang menghambat iklim investasi di Sumatera Barat dengan cara mempersulit izin bagi investor, apalagi meminta "uang pelicin", akan dipecat dari jabatannya.

"Sampai sekarang belum ada yang begitu, tetapi kalau ada, silakan laporkan. Saya langsung pecat," tegas Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dalam diskusi membangun dan mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), di auditorium gubernuran, Rabu.

Ia mengatakan, untuk menarik investor ke Sumbar, pemprov berkomitmen memberikan kemudahan, terutama dalam hal perizinan. Karena itu, jika ada yang tidak menaati komitmen itu harus dikeluarkan dari sistem.

Dia juga mengaku, selama menjabat sebagai Gubernur Sumbar, mulai dari periode pertama hingga saat ini, tidak pernah mempersulit pengurusan izin. Apalagi sampai meminta-minta uang "pelicin".

"Yang perlu dibayar oleh investor, hanya yang diatur oleh aturan perundang-undangan. Selain itu, tidak ada," katanya.

Sayangnya, menurut dia, kemudahan perizinan itu juga memiliki kelemahan, terutama bila bertemu dengan calo izin yang ingin mencari keuntungan dengan menjadi broker.

"Kita tidak mau ada calo izin ini, tetapi kita juga tidak mungkin menolak orang yang ingin mengurus izin. Ini sebuah kendala," ujarnya.

Menurutnya, antisipasi untuk hal itu sudah ada yaitu dengan evaluasi terhadap izin prinsip yang telah dikeluarkan.

"Evaluasi ini akan kita perketat. Izin yang telah setahun dikeluarkan, tetapi tidak ada kemajuan, kita nilai investornya tidak serius dan izinnya kita cabut," tegasnya.

Sementara itu, terkait diskusi membangun dan mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang digelar oleh Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJTI), Irwan mendukungnya.

"Kita berharap, melalui diskusi ini investor yang hadir bisa mendapatkan gambaran terkait potensi PLTMH di Sumbar dan mau menginvestasikan modal di Sumbar," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Pembina PJTI Eddie Widiono mengatakan, diskusi yang dilakukan melibatkan sejumlah pakar PLTMH.

"Hasilnya nanti akan kita sampaikan pada gubernur. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu dasar mengambil kebijakan untuk mewujudkan Sumbar sebagai lumbung energi hijau," ujarnya.

Ikut hadir dalam diskusi itu perwakilan PT PLN Sumbar, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (*)