Gempa UMMY Minta Pemerintah Awasi Pengelolaan Pendakian

id pendakian, gunung, talang

Gempa UMMY Minta Pemerintah Awasi Pengelolaan Pendakian

Gunung Talang, Kabupaten Solok.

Arosuka, (Antara Sumbar) - Gerakan Mahasiswa Pencinta Alam (Gempa) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), ikut mengawasi pengelolaan pendakian Gunung Talang jalur Aia Batumbuak.

"Karena Gunung Talang merupakan salah satu spot yang dijadikan sebagai destinasi wisata, maka kami meminta pemerintah ikut mengawasi dan memperhatikan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat," kata salah seorang anggota Gempa UMMY, Irwan di Arosuka, Selasa.

Menurutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, seperti diadakannya pelatihan terhadap guide, porter dan rangger yang bertugas di jalur pendakian ini.

"Pendakian gunung merupakan kegiatan yang berbeda dari bentuk wisata yang ada, jadi diharapkan seluruh pihak yang tergabung di dalamnya adalah orang yang sudah dibekali pengetahuan terkait standar pendakian," tambahnya.

Ia menyebutkan untuk kejelasan pendakian, akan lebih baik dilakukan inventarisir terhadap seluruh jalur pendakian yang ada, untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kepada pengelola ia meminta agar menerbitkan peraturan yang sebelumnya sudah dikoordinasikan dengan unsur nagari, pemuda, masyarakat dan dinas terkait agar peraturan ini bisa diterima oleh berbagai pihak.

Selain itu ia meminta agar pengelolaan pendakian ini tetap dilakukan oleh masyarakat yang ada di jalur pendakian namun tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Sementara itu Kepala Disbudpar Kabupaten Solok, Alfajri mengatakan pihaknya memang menyerahkan pengelolaan pendakian Gunung Talang kepada masyarakat Jorong Koto Ateh, Nagari Aia Batumbuak.

Ia menambahkan wisata pendakian Gunung Talang ini masuk ke bagian wisata bakat minat dan merupakan objek wisata yang berbasis masyarakat.

"Dari 191 Objek wisata yang ada di Kabupaten Solok, hanya sebagian saja yang langsung dikelola oleh dinas, sedangkan sebagian lainnya dikelola langsung oleh masyarakat," ujarnya. (*)