Padang, (Antara Sumbar) - DPRD Sumatera Barat (Sumbar), kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dalam perhitungan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUA PPAS) APBD Sumbar 2017.
"Diklat demi meningkatkan Sumber daya Manusia di lingkungan ASN selalu ditingaktkan namun kinerja masih belum berubah dan masih jalan di tempat," kata Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, Komi Chaniago di Padang, Kamis.
Ia menambahkan walapun kebijakan-kebijakan berasal dari pusat tentang pelatihan diklat untuk daerah diharapkan menjadi penunjang keberhasilan peningkatan kinerja ASN disetiap SKPD.
Menurutnya proses mutasinya ASN juga mempengaruhi kinerja seorang pegawai karena harus beradaptasi kembali dengan lingkungan dan kerjaan mereka.
"Setidaknya kami harapkan mutasi untuk ASN jangan terlalu dekat durasinya, agar terciptanya pegawai yang efektif," ujarnya.
Kepala BKD Sumbar Jayadisman mengatakan dalam menunjang peningkatan kinerja pegawai pihaknya menjalankan sistem penghargaan dan hukuman.
"Bagi pegawai yang berpresasi akan kami berikan penghargaan, berupa peingkatan pendapatan. Dengan ini kami yakni ASN tersebut akan lebih bersemangat dalam menjalani tugasnya," sebutnya.
Ia melanjutkan, sebaliknya pihaknya akan memberikan hukuman dengan mengurangi pendapatan terhitung tiga bulan selama ASN tersebut melakukan pelanggaran. (*)
Berita Terkait
Dianggap tidak layak, anggota KPPS Luhak Nan Duo Pasaman Barat pertanyakan porsi makan bimtek
Selasa, 30 Januari 2024 19:20 Wib
Puluhan korban gempa Talamau datangi kantor bupati pertanyakan bantuan
Senin, 4 September 2023 16:15 Wib
DPRD Sumbar pertanyakan sisa anggaran belanja pegawai Rp108 miliar
Jumat, 16 Juni 2023 11:41 Wib
Korban gempa datangi BPBD Pasbar pertanyakan anggaran pembangunan rumah swakelola mandiri
Senin, 27 Maret 2023 13:31 Wib
Pasaman Barat pertanyakan hasil survei status gizi Indonesia
Jumat, 3 Februari 2023 15:24 Wib
Dokter pertanyakan besaran uang jasa medis COVID-19 di RSAM Bukittinggi
Jumat, 27 Januari 2023 13:50 Wib
Fraksi Gerindra Solok pertanyakan keseriusan Pemda tertibkan pemilik objek wisata yang nakal
Jumat, 20 Januari 2023 15:13 Wib
Pertanyakan hak, korban gempa Talamau unjuk rasa ke kantor bupati
Senin, 9 Januari 2023 13:51 Wib