Jakarta, (Antara Sumbar) - Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (AACC) membuat kesepakatan terkait peran penting Mahkamah Konstitusi dalam pemajuan dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam "Deklarasi Bali" (Bali Declaration).
"Deklarasi Bali ini akan ditandatangani dan dibacakan oleh para anggota AACC," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi RI Arief Hidayat sebagaimana dikutip melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.
Rencananya Deklarasi Bali akan ditandatangani dan dibacakan oleh para anggota AACC pada penutupan Kongres, Jumat (12/8) sore.
Isu penegakan dan perlindungan hak konstitusional merupakan isu ketiga yang menjadi pembahasan dalam Kongres.
Sebelumnya pada hari pertama, Kamis (11/8), para delegasi mendiskusikan isu mengenai praktik penegakan dan perlindungan hak konstitusional warga negara serta peran putusan-putusan MK dalam mengawal hak konstitusional.
Pada hari kedua ini para pembicara dari Mongolia, Turki, Afghanistan, dan Myanmar akan mengelaborasi tantangan dalam menegakkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.
Dalam pembukaan kongres pada Kamis (11/8), Arief sempat menyampaikan bahwa tugas penegakan konstitusi merupakan proses perjuangan yang panjang.
Arief menyebutkan bahwa hal yang sama juga dihadapi negara dalam usaha untuk memajukan dan melindungi hak konstitusional warganya.
"Problem yang dihadapi banyak negara dalam menegakkan konstitusi adalah membuat teks 'mati' yang relatif abstrak dalam konstitusi ke tataran institusional di level praktis dan realistis," ujar Arief. (*)
Berita Terkait
Prabowo: Terima kasih Mahkamah Konstitusi
Selasa, 23 April 2024 5:20 Wib
Ganjar-Mahfud ucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran
Senin, 22 April 2024 17:17 Wib
MK tolak dalil AMIN soal Twitter Kemenhan untuk kampanye 02
Senin, 22 April 2024 13:10 Wib
MK nilai dalil soal Jokowi dukung pencalonan Gibran tidak cukup kuat
Senin, 22 April 2024 12:41 Wib
MK tolak dalil AMIN soal Jokowi "cawe-cawe" di Pilpres 2024
Senin, 22 April 2024 11:51 Wib
MK tolak eksepsi soal kewenangan MK tangani perkara PHPU Pilpres
Senin, 22 April 2024 10:55 Wib
Tim Prabowo-Gibran berharap MK tolak gugatan PHPU Pilpres
Senin, 22 April 2024 9:16 Wib
Ganjar-Mahfud siap dengarkan putusan PHPU di MK
Senin, 22 April 2024 9:14 Wib