Bupati : Mentawai Miliki 400 Titik Selancar

id selancar

Bupati : Mentawai Miliki 400 Titik Selancar

Olah raga selancar (ilustrasi) ( )

Padang, (Antara Sumbar) - Bupati Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat Yudas Sabaggalet mengatakan, daerahnya memiliki sekitar 400 titik berselancar yang dapat mendukung bisnis pariwisata.

"Sebanyak 23 dari 400 titik itu memiliki ombak berskala internasional," katanya di Padang, Sabtu.

Secara umum, ia mengklaim ombak di Kepulauan Mentawai merupakan terbaik kedua di dunia setelah Hawai.

"Potensi Mentawai sangat besar, apalagi wisatawan mancanegara yang berkunjung menikmati ombak dan berselancar itu mencapai 7.000 orang," katanya.

Hal itu menjadi potensi devisa bagi Pemkab Kepulauan Mentawai dengan memperoleh pendapatan per tahunnya dari sektor pariwisata sebesar Rp583,2 miliar.

Selain potensi sektor pariwisata, juga ada potensi kelautan dan perikanan yang mencapai 127.721 ton per tahun.

"Ke depan akan dibuat kawasan ekonomi khusus pariwisata. Hal ini seiring dengan rencana pembangunan trans Mentawai di empat ruas," ujarnya.

Namun, dibalik potensi itu, terdapat tantangan-tantangan akibat kondidi geografis yang rawan tsunami, walapun 80 persen wilayah di Kepulauan Mentawai ialah kawasan hutan.

Apalagi, kapasitas sumber daya manusia masih rendah. Begitu pula dengan perekonomian masyarakat yang masih rendah dengan pendapatan per kapita hanya Rp7,6 juta atau dengan tingkat kemiskinan 14,6 persen.

Ditambah pula, secara hukum pulau-pulau di Kepulauan Mentawai masih berada di tangan masyarakat, namun secara ekonomi dikelola dan dinikamti oleh orang asing dan kedaulatan tersebut perlu dipertimbangkan dan dikaji kembali.

Sementara Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel (Asita) Sumbar, Ian Hanafiah mengatakan untuk terus mendukung perkembangan sektor pariwisata perlu melibatkan masyarakat setempat untuk lebih terbuka terhadap wisatawan.

"Pada 2016 ini kemajuan pariwisata Sumbar cukup pesat, maka masyarakat harus terbuka dan bersinergi dengan pelaku wisata agar terus berkembang," ujarnya.

Namun, masyarakat tidak bisa dibiarkan begitu saja, melainkan pemerintah harus mengedukasi warga sekitar tempat wisata agar manfaatnya dirasakan oleh penduduk setempat. (*)