Komisi I : Mentawai Butuhkan Peningkatan Tanggap Darurat

Padang, (Antara Sumbar) - Komisi I DPR RI berpendapat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sebagai kawasan terluar di wilayah barat Indonesia membutuhkan peningkatan tanggap darurat untuk menangkal berbagai ancaman dan gangguan keamanan.

"Perlu penekanan khusus terhadap Mentawai termasuk perlu ketahanan laut secara maksimal karena besarnya potensi gangguan terhadap keamanan kedaulatan NKRI," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung saat melakukan kunjungan kerja reses bersama 10 anggota komisi I lainnya ke kanter Pemerintah Provinsi Sumbar di Padang, Sabtu.

Ia mengatakan Mentawai sebagai salah satu pulau terluar sangat rawan kedatangan orang asing hingga imigran ilegal sehingga pengawasan wilayah itu perlu diperketatn.

Tanggap darurat di Kepulauan Mentawai prlu ditingkatkan sebab wilayah itu masih sulit di jangkau atau masih bergantung pada pemprov Sumbar terkait pendanaan, rawan penyeludupan manusia, pencurian ikan, pungutan liar dan sebagainya.

Peningkatan tanggap darurat itu juga termasuk siaga bencana sehingga kemaritiman serta tim Search and Rescue (SAR) harus dipersiapkan maksimal dan selalu disiagakan.

Komisi I DPR diterima Gubernur Sumbar, TNI, Kepolisian, Danlanud, Kejaksaan, Kepala Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Bupati Kepulauan Mentawai, Wakil Wali Kota Padang, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Padang.

Asril Hamzah menyampaikan kunjungan tersebut bertujuan memperoleh informasi data terkait Kepulauan Mentawai untuk pembenahan beberapa hal terkait pertahanan dari ancaman keamanan di daerah itu.

"Apalagi kami pernah mendapat kabar bahwa ada kapal asing yang datang kemudian turun di Mentawai, namun tidak bisa ditangani karena tidak ada kantor imigrasi," jelasnya.

Anggota Komisi I DPR RI Martin Hutabarat mengatakan, Kepulauan Mentawai adalah salah satu wajah Indonesia yang mempunyai kekuatan daya tarik wisata laut. Jika Sumbar dapat menonjolkannya dengan pertahanan keamanan yang maksimal, tentu dapat menjadi tujuan wisata yang menarik.

"Apalagi objek wisata alam di Sumbar sangat lengkap, tentu dapat memprakarsai adanya investor asing, bahkan bisa mengembangkan sekolah tinggi pariwisata di sana," ujarnya.

Sementara Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, peningkatan tanggap darurat untuk menangkal berbagai ancaman dan gangguan kedaulatan di Kepulauan Mentawai merupakan tugas semua pihak dan percepatan-percepatan yang direncanakan perlu dukungan pemerintah pusat.

"Dengan adanya diskusi bersama Komisi I DPR RI, tentu akan ada masukan-masukan yang diambil daerah dan ada pula bahan yang akan dibawa ke pusat untuk dapat diambil kebijakan-kebijakan semestinya," katanya.

Menurutnya, secara umum, masalah yang muncul saat ini hanyalah tidak adanya pendapatan yang diperoleh oleh daerah setempat karena wisatawan asing yang berkunjung hanya berkeliling dengan kapal dan jarang singgah.

"Mereka datang, masuk melalui imigrasi lalu jalan-jalan hanya dengan di atas kapal sehingga tidak ada pemasukan. Apalagi di sana tidak ada kantor imigrasi," ujarnya.

Ia berharap melalui diskusi dengan Komisi I DPR RI dapat diperoleh solusi terbaik untuk dapat diterapkan di daerah khususnya Kepulauan Mentawai.

Komandan Komando Resor Militer 032/Wirabraja Sumbar, Brigjen TNI Agus Bakti Fadjari menyatakan selama ini pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin, dan memang sudah seharusnya pertahanan yang dilakukan mulai mengarah ke Indonesia bagian barat.

"Permasalahan ancaman pertahanan yang menonjol di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum ada kantor imigrasi," ujarnya. (*)