Jakarta, (Antara Sumbar) - Presiden Joko Widodo akan mempertimbangkan nasib dan kelangsungan hidup petani dan buruh tembakau sebelum meratifikasi dan menandatangani "Framework Convention on Tobacco Control" (FCTC).
Presiden Jokowi dalam rapat terbatas tentang Kerangka Kerja Konvensi tentang Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control) di Kantor Presiden Jakarta, Selasa mengatakan Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia yang belum menandatangani aksesi FCTC.
Menurut Presiden, berdasarkan data WHO sampai Juli 2013 sebanyak 180 negara telah meratifikasi dan mengaksesi FCTC mewakili 90 persen populasi dunia, kata Presiden.
"Walaupun demikian, saya juga tidak ingin kita sekadar ikut-ikutan atau mengikuti tren atau banyak negara yang sudah ikut kemudian kita juga lantas ikut. Tapi kita harus betul-betul melihat kepentingan nasional kita, terutama yang berkaitan dengan warga negara kita yang terkena gangguan kesehatan dan juga kepentingan generasi muda ke depan dari anak-anak kita," katanya.
Ia menegaskan, Indonesia perlu memikirkan, pihak yang kerap dan kadang dilupakan, yakni kelangsungan hidup petani tembakau dan para buruh tembakau yang hidup dan bergantung pada industri tembakau.
"Ini juga tidak kecil. Menyangkut orang yang sangat banyak. Untuk itu dalam rapat terbatas siang ini, aspek yang saya sampaikan tadi harus kita lihat semuanya," katanya.
Mantan Gubernur DKI itu menegaskan solusi yang diambil harus betul-betul komprehensif dan melihat dari seluruh aspek.
Dengan begitu maka keputusan yang diambil pemerintah terkait persoalan itu mampu mendatangkan manfaat bagi semua pihak.
"Sehingga, apa yang kita putuskan betul-betul bermanfaat bagi semuanya," katanya.
WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) dikembangkan untuk merespons meluasnya tembakau dan untuk menghormati hak semua orang atas standar kesehatan yang baik. (*)
Berita Terkait
Ahli tegaskan vape miliki kandungan yang sama berbahaya dengan rokok
Kamis, 7 Maret 2024 9:16 Wib
BPS: Inflasi makanan, minuman, tembakau relatif tinggi pada Desember 2023
Selasa, 2 Januari 2024 17:37 Wib
Tarif cukai hasil tembakau naik 10 persen
Rabu, 20 Desember 2023 12:07 Wib
Petani Tembakau: RPP Kesehatan terlihat dipaksakan
Jumat, 6 Oktober 2023 19:01 Wib
BPS: Makanan minuman dan tembakau penyumbang inflasi terbesar Sumbar
Senin, 2 Oktober 2023 14:31 Wib
Petani tembakau panen lebih awal
Selasa, 11 Juli 2023 17:29 Wib
Tembakau alternatif berbahan daun talas beneng
Kamis, 25 Mei 2023 16:55 Wib
Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Di Jabar
Jumat, 28 Oktober 2022 19:20 Wib