Menteri Susi: Pemda Diharapkan Bantu Nelayan Tradisional

Jakarta, (Antara Sumbar) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengharapkan pemerintahan daerah (pemda) di seluruh Tanah Air dapat berfokus dalam membantu nelayan tradisional sehingga dapat pula meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Saya meminta pemda juga bisa mendorong agar seluruh nelayan harus mendaratkan seluruh ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan Indonesia, dan tidak melakukan penjualan di tengah laut," kata Menteri Susi di Jakarta, Senin.

Sedangkan terkait dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk sinergi lintas sektor dan sinergi pusat dan daerah, Susi meminta pemda turut mengawal pelaksanaan program sejak perencanaan, pelaksanaan sampai pencapaian.

Dengan demikian, lanjutnya, diharapkan maka tidak akan ada lagi aset yang mangkrak terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.

Sebagaimana diwartakan, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan pemerintah dapat benar-benar memfasilitasi nelayan kecil di berbagai daerah terutama terkait masalah keterbatasan modal yang diperlukan untuk melaut.

"Beri asistensi dan fasilitasi kepada nelayan atau koperasi yang memiliki keterbatasan modal dan informasi," kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik.

Menurut Riza, hal tersebut akan membuat pelaku usaha perikanan baik kecil hingga menengah secara nasional dapat meningkatkan kapasitas produksinya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Anton Leonard menginginkan pemerintah dapat melibatkan nelayan tidak hanya di hulu, tetapi juga di hilir industri perikanan di Tanah Air.

"Libatkan nelayan dari hulu hingga hilir. Jadi libatkan nelayan juga sebagai pengolah hingga penjual," ucap Anton Leonard dalam diskusi di Jakarta, Senin (2/5).

Menurut Anton, saat ini nasib nelayan dinilai hanya berhenti dalam aspek bahan baku tetapi proses selanjutna berhenti begitu saja, padahal banyak contoh seperti di Taiwan di mana nelayan juga memiliki saham dalam industri perikanan.

Sekjen HNSI mengingatkan bahwa masih banyak kekurangan yang ada di komunitas pesisir termasuk didalamnya infrastruktur air, listrik, jalan, alat komunikasi, rumah, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.

Untuk itu, ujar dia, untuk memperbaiki nasib nelayan jangan hanya diserahkan kepda Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Bahwa tidak cukup hanya memperbaiki nasib nelayan kalo hanya bergantung ke Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan). Menteri lainnya seperti Menteri PU juga harus bekerja," ujarnya. (*)