Kadin: Reaktivasi Kereta Api Sumbar Perlu Kajian

Padang, (AntaraSumbar) - Kamar Dagang dan Perindustrian (Kadin) Sumatera Barat, menilai pengaktifan kembali seluruh jalur kereta api di daerah itu akan berefek positif bagi perekonomian dalam jangka panjang, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan melalui pengkajian yang matang.

"Pembangunan infrastruktur pasti berefek positif bagi sektor perekonomian, tetapi untuk kereta api di Sumbar, butuh pengkajian mendalam sebelum dilakukan, karena efek positif itu baru bisa dirasakan lima atau sepuluh tahun ke depan," kata Ketua Kadin Sumbar Asnawi Bahar di Padang, Jumat.

Sementara, menurutnya efek negatif segera akan dirasakan masyarakat saat kegiatan tersebut dimulai.

Ia mencontohkan, sarana transportasi darat seperti bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta usaha jasa pengangkutan barang akan mati karena kalah bersaing dengan kereta api, terutama soal tarif.

Belum lagi persoalan warga yang harus membongkar rumah dan tempat usahanya yang terlanjur dibangun di atas lahan bekas rel yang telah tidak aktif lagi sejak 1973.

"Perlu ada antisipasi untuk hal ini sebelum kegiatan pengaktifan jalur kereta api itu dilakukan," ujarnya.

Ia menyayangkan Pemerintah Provinsi Sumbar, PT. KAI dan Balai Kereta Api tidak mengajak Kadin untuk merembukkan rencana tersebut.

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menegaskan pengaktifan kembali jalur kereta api di daerah itu bukan hanya sebuah wacana karena kegiatannya telah dimulai pada beberapa titik.

"Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini mencapai Rp2,8 triliun," tambahnya.

Ia berharap seluruh bupati dan wali kota di Sumbar mensosialisasikan hal itu pada masyarakatnya masing-masing, agar lahan PT. KAI yang sedang ditempati saat ini, secara berangsur-angsur bisa dikosongkan.

Sementara itu, PPK Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Sumtera Bagian Barat, Bernard mengatakan tahun ini telah diaktifkan kembali jalur dari Padang Pariaman ke Kayu Tanam.

"Jalur itu, akan aktif dipakai tahun ini, yaitu dari Kayu Tanam-Padang Pariaman-Padang," sebutnya.

Trase jalur kereta api juga mulai ditetapkan diantaranya Padang Panjang-Payakumbuh-Limbanang, kemudian Muaro Kalaban-Muaro Sijunjung sepanjang 13 kilometer.

"Kami juga akan melakukan penertiban pada jalur tersebut, karena analisis dampak lingkungan (amdal) sudah ada," lanjutnya.

Sementara itu, anggaran sebesar Rp2,7 triliun seperti yang disampaikan gubernur menurutnya adalah untuk peningkatan jalur kereta api dari Kacang sampai Solok, Muaro Kalaban-Muaro, Naras Sungai Limau, Padang-Pulau Air dan peningkatan jembatan kereta api dari Padang sampai Padang Panjang.

"Kegiatan itu akan dilaksanakan pada 2017," ujarnya.

Ia menyebutkan pembangunan dan pengaktifan kembali jalur kereta api itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh Balai Kereta Api saja, tetapi harus melibatkan bupati dan wali kota karena sebagian rel tersebut malah ditempati oleh pemerintah daerah.

Tanpa bantuan pemerintah daerah, tidak mungkin ini bisa dilakukan dengan cepat, lanjutnya. (*)