Jakarta, (Antara) - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih dalam keadaan aman, dengan rasio utang mencapai 27 persen terhadap PDB.
"Pada akhir Maret total utang pemerintah pusat mendekati Rp3.200 triliun, atau sekitar 26,8 persen terhadap PDB," katanya di Jakarta, Kamis.
Robert menjelaskan nominal utang Indonesia meningkat setiap tahunnya, karena pemerintah menjalankan kebijakan defisit dalam pengelolaan belanja APBN.
Namun, ia memastikan seluruh utang tersebut dikelola dengan baik dan pembiayaan dari pinjaman tersebut sangat bermanfaat untuk mendorong kinerja pembangunan nasional.
"Kita masih sangat mampu untuk membayar utang, apalagi rata-rata jatuh tempo obligasi kita mencapai 9,29 tahun. Ini cukup aman dan kemampuan membayar masih ada," ujar Robert.
Robert menegaskan utang yang berasal dari pinjaman luar negeri maupun dari Surat Berharga Negara (SBN) tersebut digunakan untuk pembiayaan sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur fisik maupun sosial.
Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, hingga akhir Maret 2016, total utang pemerintah pusat mencapai Rp3.271,82 triliun yang terdiri atas pinjaman Rp750,16 triliun dan penerbitan SBN Rp2.521,66 triliun.
Sementara, realisasi pembiayaan dari pinjaman maupun penerbitan SBN (neto) untuk 2016, hingga awal April, telah mencapai 55 persen atau sekitar Rp300 triliun dari target pembiayaan bruto sebesar Rp556 triliun. (*)
Berita Terkait
Menkeu: THR telah tersalurkan Rp13,4 triliun
Senin, 25 Maret 2024 11:55 Wib
Kemenkeu: Realisasi sementara anggaran pendidikan 2023 capai Rp503,8 T
Rabu, 3 Januari 2024 5:34 Wib
Kemenkeu catat anggaran belanja pemilu terserap Rp18,8 triliun
Sabtu, 25 November 2023 8:27 Wib
Kemenkeu: Insentif PPN pembelian rumah maksimal Rp5 miliar resmi berlaku
Sabtu, 25 November 2023 8:17 Wib
Sri Mulyani: Pejabat Kemenkeu harus bertanggung jawab untuk negara
Kamis, 23 November 2023 15:26 Wib
Payakumbuh kembali terima dana insentif fiskal dari Kemenkeu
Selasa, 3 Oktober 2023 16:20 Wib
Kemenkeu minta pembangunan smelter dipercepat hingga akhir tahun 2023
Senin, 24 Juli 2023 21:14 Wib
Kemenkeu sambut baik realisasi dana desa di Sumbar
Senin, 26 Juni 2023 16:16 Wib