Bawaslu Sumbar Evaluasi Pelaksanaan Pilkada

Padang Aro, (AntaraSumbar) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Barat, melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 dengan tokoh masyarakat, agama dan organisasi pemuda di Solok Selatan.

"Kami mendatangi semua kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi agar pelaksanaan Pilkada terutama dari segi pengawasan kedepannya lebih baik lagi dan ini merupakan evaluasi bagi Bawaslu sendiri," kata Kepala Bawaslu Sumbar Elly Yanti di Padang Aro, Kamis.

Dia menambahkan dari segi pengawasan saat Pilkada yang menjadi kendala bagi Bawaslu adalah kondisi daerah yang letaknya jauh serta tidak didukung dengan teknologi informasi yang memadai.

Jika kondisi transportasi lebih baik, katanya, maka masih bisa dilakukan pengawasan dengan baik tetapi ada daerah yang sulit dijangkau dan juga tidak didukung teknologi informasi.

Akibat keadaan ini, sebutnya, seharusnya seluruh tempat pemungutan suara (TPS) sudah memberikan laporan ke provinsi setelah pencoblosan malah tidak bisa.

"Bahkan ada laporannya sampai di provinsi tiga hari setelah dilakukan pencoblosan dan ini menjadi kendala kami selama Pilkada," ujarnya.

Dia menyebutkan, jika selama Pilkada Bawaslu merasa sudah bekerja sebaik mungkin namun demikian tentu saja ada kesalahan yang mungkin tidak diketahui.

Oleh sebab itu, tambahnya, perlu masukan dari semua lapisan masyarakat agar Bawaslu bisa memperbaiki diri pada Pilkada selanjutnya.

Sementara itu salah seorang peserta evaluasi, Ifan Anda Praha yang juga mantan Pengawas Kecamatan mengatakan selama pelaksanaan Pilkada lebih banyak penyelenggara yang tidak siap dalam melaksanakannya.

Sebagai contoh, ujarnya, saat pendistribusian undangan memilih banyak masyarakat yang tidak mendapatkannya dan mereka juga kurang koordinasi dengan pengawas.

"Kami di instruksikan untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian C-6 tetapi penyelenggara tidak melakukan koordinasi sehingga kita telat mengontrolnya dan efeknya banyak masyarakat yang tidak mendapatkan," katanya.

Sedangkan peserta lainnya, Devi menerangkan ia dalam keluarga ada enam orang yang sudah wajib pilih tetapi hanya satu yang mendapat undangan.

Ia berharap Panwaslih maupun Bawaslu juga ikut serta dalam mengawasi perekrutan Panitia pemungutan suara hingga kebawahnya sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.

"Kami berharap Bawaslu mengawasi proses seleksi calon PPK hingga kebawahnya sehingga semua masyarakat bisa memberikan hak pilihnya," sebutnya. (*)