Padang, (Antara) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar), akan melakukan negoisasi dengan warga yang tanahnya kemungkinan terpakai untuk membangun jalan darurat pasca-banjir.
"Kalau memang perlu diganti kerugian, kita akan siapkan anggarannya," kata Penjabat Gubernur Sumbar, Reydonnyzar Moenek di Padang, Kamis.
Ia menambahkan, untuk jangka pendek, jalan vital yang terban akibat banjir, seperti penghubung antar Provinsi Sumbar- Kerinci Jambi, harus segera diperbaiki dengan membangun jalan darurat.
"Cara yang paling cepat adalah dengan memperlebar jalan yang terban. Konsekuensinya akan ada tanah masyarakat yang terpakai," ujarnya.
Dalam jangka panjang menurut dia, kemungkinan akan dibangun tanggul penahan pada sisi jalan yang terban tersebut.
"Kami berharap, masyarakat dapat mendukung rencana ini agar akses jalan bisa segera normal kembali," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Prasjaltarkim Sumbar, Suprapto menyebutkan pihaknya sedang mendata kerusakan jalan dan jembatan akibat banjir dan longsor yang terjadi pada 10 kabupaten/kota di daerah itu pada Minggu dan Senin (7-8/2).
"Kami data. Jalan sepertinya ada. Tapi kalau jembatan, kemungkinan tidak ada yang tanggung jawab provinsi," ujarnya.
Ia mengatakan, untuk jalan, kemungkinan yang butuh cepat diperbaiki adalah jalan Sumbar-Jambi di Muara Labuh yang mengalami kerusakan cukup berat.
"Sementara dibangun darurat dulu," tambahnya.
Menurutnya, untuk jalan nasional yang tinggal setengah badan jalannya itu, pengerjaan jalan darurat akan dimulai dalam minggu ini.
"Untuk pembangunan jalan yang permanen, butuh pembicaraan lanjutan dengan masyarakat sekitar, karena dalam pembangunan jalan itu harus disesuaikan dengan desainnya," sebut dia.
Menurutnya untuk pembangunan jalan permanen butuh waktu hingga dua bulan. (*)
Bangun Jalan Darurat Pemprov Negoisasi dengan Warga
Reydonnyzar Moenek (Antara)
