Dinamika Politik Pemilihan Gubernur Sumbar 2015

Kendati hanya diusung dua partai politik, pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit berhasil unggul pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumbar 2015 mengalahkan pasangan Muslim Kasim-Fauzi Bahar yang diusung empat partai.

Hasil rekapitulasi KPU Sumbar menetapkan pasangan pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit memperoleh 1.175.858 suara atau 58,62 persen, mengungguli pasangan Muslim Kasim-Fauzi Bahar yang memperoleh 830.131 suara atau 41,38 persen.

Ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari pelaksanaan pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali itu.

Walau pun pelaksanaan pilkada pada Desember namun sejak Januari 2015 sejumlah nama telah mulai muncul menyosialisasikan diri ke masyarakat.

Ketika itu beragam baliho dari para kandidat akan menyapa dengan berbagai slogan, tampilan foto diri hingga gambar yang dipampang besar di sejumlah lokasi strategis.

Ada yang dengan jelas menyebut di baliho tersebut sebagai calon gubernur, namun ada juga yang masih malu-malu dan hanya menggunakan kalimat-kalimat yang normatif.

Bahkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy yang sempat berkunjung ke Padang pada Mei 2015 berkomentar ramai sekali baliho calon gubernur menghiasi jalan yang ada di daerah ini.

"Sepanjang jalan dari bandara ke pusat kota saya melihat banyak sekali baliho calon gubernur," ucap dia.

Ada delapan kandidat yang memasang atribut sebagai alat sosialisasi untuk lebih memperkenalkan diri kepada masyarakat yaitu Anggota Komisi V DPR RI Epyardi Asda, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyadi, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim dan mantan Wali Kota Fauzi Bahar.

Kemudian, Bupati Tanah Datar Shadiq Pasadigoe, Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit dan Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim.

Namun fakta berkata lain, walaupun ada delapan pasang yang sejak awal cukup intensif menyosialisasikan diri, hingga KPU menutup pendaftaran hanya ada dua pasang calon saja yang mendaftar.

Pada Selasa 28 Juli 2015, petugas penerima berkas pendaftaran di KPU Sumbar hanya menerima dua pasang calon yaitu Irwan Prayitno-Nasrul Abit dan Muslim Kasim-Fauzi Bahar.

Irwan Prayitno merupakan gubernur Sumbar terpilih 2010-2015, sedangkan wakilnya Nasrul Abit adalah Bupati Pesisir Selatan dua periode.

Pada Pilgub Sumbar 2015 Irwan berhadapan dengan wakil sendiri yaitu Muslim Kasim yang berpasangan dengan Fauzi Bahar, Wali Kota Padang dua periode.

Jika Irwan-Nasrul diusung koalisi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra yang memiliki 15 kursi, Muslim-Fauzi dicalonkan empat partai yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Nasdem, Partai Hanura, PDI Perjuangan, dengan dukungan 23 kursi.

Irwan Prayitno lahir di Yogyakarta 20 Desember 1963 merupakan politisi PKS yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama tiga periode, berasal dari Kuranji, Padang.

Pada 2005 ia diusung menjadi calon gubernur Sumbar oleh PKS dan Partai Bintang Reformasi namun hanya memperoleh suara 25,11 persen atau peringkat dua. Saat itu pasangan Gamawan Fauzi-Marlis Rahman berhasil mengunggulinya.

Pilgub Sumbar 2010 Irwan kembali dicalonkan oleh PKS dan Partai Hanura dan berhasil terpilih sebagai gubernur dengan perolehan suara 32,44 persen suara.

Ketika dilantik pada 15 Agustus 2010 Irwan tercatat sebagai Gubernur Sumbar pertama yang berasal dari partai politik dengan usia terbilang muda yaitu 46 tahun.

Sementara Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim memutuskan maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan Fauzi Bahar yang mendaftar ke KPU pada 28 Juli 2015.

Mengusung slogan bekerja untuk Sumbar maju Muslim optimistis bisa menang pada 15 kabupaten dan kota di Sumbar.

"Target kami menang di Kabupaten Padang Pariaman, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Pariaman dengan target 67 persen," kata Muslim.

Muslim yang lahir di Pakandangan Padang Pariaman pada 28 Mei 1942 merintis karir sebagai birokrat pada lembaga Badan Urusan Logistik (Bulog).

Menjabat kepala Bulog Sumbar pada tahun 2000 ia mencalonkan diri sebagai Bupati Padang Pariaman dan berhasil terpilih dua periode.

Pada Musyawarah Daerah Partai Hanura Sumbar Muslim mengatakan ketika menjabat sebagai wakil gubernur tidak dapat berbuat maksimal.

"Keinginan banyak, namun kewenangan terbatas oleh sebab itu saya memutuskan mencalonkan diri sebagai calon gubernur," kata dia.

Ia pun akhirnya berpasangan dengan Fauzi Bahar yang juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama menjabat sebagai kepala daerah selama dua periode.

Sementara calon lain yang juga disebut akan maju pada pilkada gubernur Sumbar yaitu Bupati Tanah Datar Shadiq Pasadigoe batal mendaftar karena tidak mendapatkan partai politik yang akan mengusung.

Pada awalnya Shadiq telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat, PPP kubu Djan Farid dan PKB dengan total 17 kursi.

Namun hingga batas akhir pendaftaran Shadiq yang rencananya berpasangan dengan Bupati Solok Syamsu Rahim, tidak berhasil mendapatkan rekomendasi dari PPP kubu Romahurmuzy sehingga pilgub Sumbar hanya diikuti dua pasang calon.

Dua anggota DPR RI asal Sumbar Mulyadi dan Epyardi Asda yang telah melakukan sosialisasi secara intensif jauh hari sebelum pilkada juga tidak jadi mendaftar.

Hari yang ditunggu tiba, tepat 9 Desember 2015 warga Sumbar menggunakan hak pilih. Dari 3.496.836 daftar pemilih tetap (DPT) pada 11.121 TPS se-Sumbar, hanya 2.005.989 suara yang sah. Sementara suara tidak tidak sah sebanyak 73.074 suara.

"Berdasarkan penghitungan hanya 2.079.063 jiwa atau 58,65 persen yang berpartisipasi," kata Ketua KPU Sumbar Amnasmen.

Yang menarik dari perhelatan pilgub Sumbar meski pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit hanya diusung dua partai namun berhasil unggul dari pasangan Muslim Kasim-Fauzi Bahar yang diusung empat partai serta didukung partai lainnya.

Hasil rekapitulasi KPU Sumbar juga menyatakan Irwan-Nasrul menang di 17 kabupaten dan kota dan pasangan Muslim-Fauzi hanya unggul di dua daerah yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Padang Pariaman.

Partisipasi Turun

Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang Edi Indrizal sejak awal telah memperkirakan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pilkada gubernur turun dibandingkan sebelumnya.

"Meski cuaca cerah dan suasana tenang, turunnya partisipasi pemilih tidak terbendung disebabkan beberapa faktor yang dinilai cukup kompleks," kata dia.

Menurutnya faktor pertama adalah partai politik gagal menampilkan kontestan kandidat yang lebih bermutu dan aspiratif di mata rakyat sebagai pemilih.

Partisipasi masyarakat sudah diabaikan jauh hari sebelum pemilihan terutama saat penetapan calon oleh partai politik, kata dia.

Ia melihat KPU kurang profesional dan optimal dalam melakukan sosialisasi pilkada sehingga informasi pilkada tidak tersebar merata.

Lalu partai politik tidak menjalankan fungsi pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat bahkan kalah aktif dibandingkan pemerintah.

"Mesin politik kandidat baik partai politik maupun relawan tidak bekerja secara maksimal," ujar dia.

Ini ditambah dengan semakin turunnya animo publik terhadap politik dan elit politik sehingga pilkada menghasilkan pemenang yang bukan terburuk namun juga tidak yang terbaik, kata dia.

Ia menyampaikan belajar dari pelaksanaan pilkada elit harus lebih peka terhadap kepentingan publik dan aspirasi masyarakat.

Terkait kemenangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit, ia mengemukakan faktor yang menyebabkan pasangan tersebut unggul karena mesin politik yang lebih efektif.

"Meski hanya diusung oleh dua partai politik yaitu PKS dan Partai Gerindra, PKS bekerja lebih rapi sejak awal," ujarnya.

Menurut dia, kendati pasangan Muslim Kasim-Fauzi Bahar didukung oleh banyak partai namun tidak bekerja dengan baik dan sistematis untuk memenangkan calon.

Pada sisi lain, ia melihat secara popularitas pasangan Irwan-Nasrul lebih unggul dari Muslim-Fauzi sehingga elektabilitas mereka juga unggul saat pencoblosan.

Pada pasangan Irwan, wakilnya Nasrul jauh lebih kontributif menaikkan perolehan suara ketimbang Muslim yang berpasangan dengan Fauzi, ujar dia.

Kemudian ia melihat pada pilkada gubernur 2010 pemilih dari Pariaman banyak memilih Irwan karena berpasangan dengan Muslim, namun saat ini kondisinya berubah karena faktor pasangan Muslim.

Edi menilai, strategi kampanye Muslim-Fauzi yang lebih mengandalkan pola menyerang atau meredupkan lampu lawan tanpa memberi tawaran program yang lebih menarik membuat masyarakat cenderung tidak simpati.

Namun bukan berarti Irwan hebat karena angka golput lebih tinggi, pemilih lebih memilih bukan yang terburuk tapi juga tidak yang terbaik, ujar dia.

Evaluasi Aturan

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menilai aturan pelaksanaan pilkada harus di evaluasi dan revisi melihat turunnya partisipasi pemilih karena materi kampanye diserahkan kepada KPU.

Baliho dan atribut dipasang oleh KPU, apalagi dibebankan dari biaya negara, ke depan harus dikembalikan kepada kandidat, ujarnya.

Lukman juga mengkritik aturan calon kepala daerah yang berstatus sebagai anggota legislatif, PNS, TNI dan Polisi yang wajib mundur ketika mencalonkan diri.

Aturan ini harus diubah karena partisipasi calon menjadi rendah dan menghambat rekrutmen kader pemimpin bangsa, ujar dia.

Menurut dia, yang perlu diatur adalah masa cuti saja sehingga tidak mematikan peluang peluang rekrutmen calon yang berstatus anggota legislatif, PNS, TNI dan Polri.

Terakhir ia melihat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pilkada serentak cukup boros dan perlu dicari poin-poin yang dapat menghemat pengeluaran keuangan negara. (*)