Pemalak Sopir Angkot harus Ditindak, Kata DPRD

Padang, (AntaraSumbar) - DPRD Kota Padang meminta kepolisian setempat untuk menindaklanjuti tindakan premanisme dan pemalakan terhadap sopir angkot di daerah tersebut.

"Saat ini fakta dan persoalan yang marak di lapangan ialah aksi pemalakan atau tindak pemerasan pada sopir angkot sehingga perlu ditindaklanjuti secara tegas pihak berwenang," kata Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim di Padang, Kamis.

Ia mengatakan banyak sopir angkot Kota Padang yang mengaku tidak nyaman dengan aksi premanisme di depan Masjid Taqwa Padang atau di sekitar bundaran air mancur.

"Pemalakan dan aksi premanisme tersebut meresahkan para sopir angkot terutama pada sore hari, bahkan sudah ada korban jiwa akibat aksi dari oknum tidak bertanggungjawab terhadap para sopir angkot ini," jelas dia.

Dengan adanya tindakan tegas dari pihak berwenang yakni kepolisian, diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang meresahkan sopir angkot itu.

Selain itu, menyikapi aksi pemalakan dan premanisme tersebut, ia mengatakan sebenarnya ada kebaikan dari surat edaran dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) nomor 5521/540/DishubKominfo-Pd/2015 tentang penataan badan usaha angkot.

"Walaupun surat edaran tersebut dinilai akan merugikan pengusaha atau pemilik angkot, namun dengan mereka tergabung dalam Koperasi atau PT yang memiliki badan hukum mampu mengatasi setiap persoalan yang berkaitan dengan aktifitas di lapangan termasuk masalah keamanan," kata dia.

Selain merasa resah dengan adanya aksi premanisme dan pemalakan, sopir angkot Kota Padang juga mengkhawatirkan kesulitan penumpang dengan rencana penambahan 10 armada Trans Padang.

"Dengan jumlah armada Trans Padang yang ada sekarang saja kami sudah kesulitan mendapatkan penumpang, apalagi jika nantinya terjadi penambahan," kata salah seorang sopir angkot, Adang Deli.

Selain itu, ia berharap pemerintah memikirkan nasib sopir angkot dengan mengambil kebijakan agar Trans Padang tidak masuk dalam trayek angkot. (cpw)