Akademisi: Alokasi Subsidi Rakyat Harus Berikan Manfaat

Jakarta, (Antara) - Guru Besar Tetap Universitas Indonesia (UI) Achmad Syakhroza mengatakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi rakyat sebaiknya memberikan manfaat yang lebih baik bagi rakyat.

"Yang terjadi saat ini, APBN yang dialokasikan untuk subsidi justru langsung didistribusikan kepada masyarakat dengan tidak memperhitungkan bagaimana dana itu bisa dikelola sedemikian rupa dalam tata kelola keuangan untuk mendapatkan maksimalisasi kemanfaatannya," kata Syakhroza di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, tata kelola keuangan negara di berbagai belahan dunia sudah tidak malu-malu menerapkan pola maksimalisasi subsidi.

"Dalam tata kelola keuangan yang bertanggung jawab, dana itu bisa melahirkan keuntungan-keuntungan yang sah," ucapnya.

Ahli tata kelola perusahaan dan pemerintahan itu menekankan, "Tidak menjadi salah jika uang negara yang dialokasikan menjadi dana subsidi dikelola terlebih dahulu oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepanjang misi tersebut tidak mengganggu peruntukan subsidi."

Negara kesejahteraannya baru bisa dikatakan maju dan modern, menurut dia, bila memiliki kemampuan untuk memaksimalkan nilai ekonomi subsidinya melalui aktivitas kegiatan ekonomi kerakyatan yang tumbuh, berkeadilan, dan berkelanjutan.

"Patut juga bisa disebut bahwa dana subsidi yang dikelola dan didiversifikasi sedemikian rupa sehingga bisa memberikan manfaat optimal bagi rakyat adalah suatu langkah baru bagi Indonesia," kata mantan Deputi Pengendali Keuangan SKK Migas itu.

Syakhroza mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi-JK yang memandang desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam napas Nawacita, yaitu pembangunan harus dimulai dari desa, seyogianya peran pemerintah harus bisa hadir ketika dibutuhkan untuk memulai dan mempercepat pertumbuhan ekonomi perdesaan.

"Langkah-langkah terobosan pemerintah serta taktis panduan kerja di dalam paket ekonomi Presiden Jokowi untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, saya nilai sangat baik," ucapnya.

Dengan kondisi ekonomi yang saat ini sedang melambat, tambah dia, idealnya pemerintah perlu melakukan konsolidasi alokasi dana subsidi menjadi dua kelompok, yakni yang langsung dinikmati masyarakat, seperti beras untuk masyarakat miskin (raskin), BLT, kesehatan, dan pendidikan.

"Yang tidak langsung, seperti bibit, pupuk, pakan, alat perikanan, dan modal usaha," katanya.

Kelompok kedua, kata Syakhroza, itu yang terutama harus dikonsolidasikan dalam tata kelola yang baik dituangkan dalam wadah ekonomi, yang bisa saja dinamai dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbentuk BUMN.

"Nantinya, BUMDes bisa menjadi perpanjangan tangan kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jadi, seperti kementerian teknis lainnya yang memiliki kuasa BUMN. Itu nilai plus yang bisa diraih pemerintahan Presiden Jokowi-JK," katanya. (*)