Menyempurnakan Kemerdekaan Dengan Percepatan Pembangunan Daerah

Tujuh dasawarsa sudah bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang direbut para pejuang dan pahlawan dengan pengorbanan, keringat, air mata hingga darah para syuhada yang gugur di medan pertempuran.

Pada usia yang terbilang matang tersebut berbagai pencapaian telah diraih bangsa ini. Pada sisi lain beribu harapan akan terus tertumpang kepada seluruh elemen bangsa ini, agar cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu masyarakat merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur terwujud.

Tentu masyarakat berharap peringatan kemerdekaan tidak hanya sebatas seremonial pengibaran bendera atau serangkaian aktraksi hiburan belaka, namun lebih jauh lagi bagaimana hakekat merdeka itu sendiri hadir dalam keseharian.

Apalagi Indonesia adalah rumah bagi 1.128 suku bangsa, dengan 746 bahasa serta keragaman budaya yang amat heterogen.

Anggota Komisi IV DPR RI daerah pemilihan Sumatera Barat Hermanto berpendapat melalui momentum peringatan hari ulang tahun ke-70 Republik Indonesia sudah saatnya mempersempit kesenjangan pembangunan yang terjadi antara kota dengan desa.

Peringatan HUT RI mesti dilihat dari konteks pembangunan desa karena hakekat pembangunan nasional berbasis desa dan sejauh ini kondisinya masih tertinggal, kata dia.

Menurutnya untuk mempercepat pembangunan desa DPR sudah menetapkan Undang-Undang tentang Desa yang bertujuan mengakselerasi pembangunan di desa.

"Ada dukungan anggaran pusat sebesar 10 persen dari anggaran transfer ke daerah diharapkan pembangunan di desa lebih cepat dan masif," ujar dia.

Ia mengatakan memang selama ini desa identik dengan kemiskinan karena itu sudah saatnya melakukan akselerasi pembangunan.

Sejumlah kementerian harus mengalokasikan anggaran ke desa dengan berberapa jenis program yang ada hubungannya, lanjut dia.

"Misal sektor pertanian banyak di desa, nelayan juga ada, kementerian terkait harus mengalokasikan anggaran, kata dia.

Menurutnya dengan adanya alokasi anggaran pembangunan di desa betul-betul serius dilakukan dengan penggunaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

DPR sudah sepakat APBN itu harus dibawa ke daerah bukan untuk digunakan di pusat, ujar dia.

Ia melihat dengan adanya UU Desa pembangunan akan menjadi nyata untuk melakukan pemerataan pembangunan.

Apalagi dalam pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada aparat desa yang lebih tahu apa yang akan dilaksanakan di desa.

Ia berharap kemiskinan di desa akan berkurang, lapangan kerja terbuka sehingga mencegah terjadinya urbanisasi ke kota.

Hermanto menambahkan dari segi kebijakan perhatian terhadap desa sudah cukup baik, tinggal pelaksanaan dan pengawasan sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud.

Oleh sebab itu semua pihak mari bersama-sama ikut melakukan pengawasan agar penggunaan anggaran dapat tepat sasaran, kata dia

Sementara, Wali Kota Padang Mahyeldi berpendapat perlu dilakukan percepatan pembangunan daerah melalui momen peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini.

"Saat ini sudah ada upaya melakukan percepatan pembangunan di daerah namun pada aspek implementasi masih dijumpai hambatan teknis seperti petunjuk teknis pelaksanaan program pembangunan," katanya.

Mahyeldi menilai kemauan dan keinginan untuk mempercepat pembangunan di daerah sudah ada melalui beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah pusat, tinggal menyempurnakan dalam bentuk aturan yang lebih konkret agar tidak tumpang tindih.

Harus ada terobosan agar gerak langkah pembangunan di daerah lebi cepat, agar ketimpangan pembangunan antara pusat dengan daerah semakin kecil, ujar dia.

Pada sisi lain Mahyeldi melihat selama ini pembangunan khususnya untuk Sumatera lebih banyak difokuskan pada bagian timur sehingga wilayah barat kurang mendapatkan perhatian.

Misalnya pelaksanaan Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) lebih banyak menyentuh wilayah timur, ujarnya.

Ia juga berharap pemerintah pusat harus merencanakan pembangunan infrastruktur di daerah yang akan memacu percepatan perekonomian.

Pemerintah pusat perlu melihat titik yang perlu dikembangkan di daerah seperti sarana terminal, pelabuhan sehingga akan mendorong percepatan ekonomi, lanjut dia.

Ia memandang ini perlu segera dilakukan agar Indonesia tidak tertinggal jauh dengan negara negara lain yang ada di Asia yang dulu sama-sama merdeka.

Kemerdekaan Mental

Gubernur Sumbar periode 2010-2015 Irwan Prayitno memandang makna kemerdekaan tidak hanya sebatas lepas dari penjajahan fisik, namun juga harus diikuti dengan merdeka secara mental, spritual, sikap, perilaku dan kepribadian.

"Memang kalau bicara fisik kita sudah merdeka karena dulu dijajah Belanda dan Jepang sekarang sudah tidak lagi, cuma dari segi mental masih ada yang belum merdeka," ujar dia.

Menurutnya dia pihak yang belum merdeka secara mental adalah mereka yang tidak percaya diri dan berpihak kepada asing sehingga kekayaan alam dikuras.

"Oleh sebab itu salah cara agar bangsa ini dapat merdeka secara mental melalui pendidikan dengan membangkitkan nasionalisme dan rasa kebangsaan sehingga muncul komitmen untuk menegakkan kedaulatan negara," kata dia.

Ia mengatakan dengan menerapkan pendidikan karakter akan dapat membangun nasionalisme dan harga diri bangsa.

Tantangan yang dihadapi di daerah dalam membangun mental adalah bagaimana membangun karakter dan sikap mental diluar sarana pendidikan karena pemerintah tidak bisa mengakses langsung, lanjut dia.

Program pendidikan mental hanya akan efektif melalui pendidikan formal seperti sekolah dan di luar itu akan sulit dilakukan, tutur dia.

Terkait pemerataan pembangunan antara pusat dengan daerah Irwan memandang jika dilihat dari distribusi anggaran melalui dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sudah ada pertimbangan keadilan dari segi jumlah penduduk, kondisi wilayah dan lainnya.

Tapi kalau menyamakan bantuan sebagaimana pemberian dana desa yang diseragamkan antara satu sama lainnya sementara kondisinya berbeda maka bagi Sumbar akan mengalami kerugian.

Oleh sebab itu Sumbar meminta pembagian dana desa menggunakan indikator yang adil seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, kesulitan wilayah, kata dia.

Irwan juga berharap pemerintah pusat memberi perhatian terhadap pembangunan pertanian di Sumbar karena kebutuhan yang mendesak saat ini adalah irigasi sehingga produksi meningkat.

Kemudian bantuan terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah sehingga masyarakat lebih berdaya dan dapat hidup layak.

Peluang Kerja

Sementara sejumlah mahasiswa asal Kota Padang mengharapkan peringatan HUT Kemerdekaan RI menjadikan momen memerdekakan generasi muda dari pengangguran.

"Selama 70 tahun negara Indonesia berdiri, yang menjadi salah satu masalah adalah pengangguran. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, terutama bagi sarjana," kata salah seorang mahasiswa Universitas Andalas (Unand) Padang Safaruddin Harefa.

Meningkatnya pengangguran juga sebagai salah satu kontribusi negatif akibat belum bekerjanya para sarjana tersebut, ujarnya

Ia mengakui menganggurnya sarjana akibat kalah dalam kompetensi, namun ada juga faktor persaingan tidak sehat

Untuk itu selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga bisa mengawasi praktik KKN dalam persaingan kerja, ujar dia.