Legislator Sumbar: Pemimpin Harus Menguasai Potensi Daerah

Padang, (Antara) - Anggota Komisi III bidang perekonomian DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Albert mengatakan pemimpin daerah semestinya menguasai potensi yang dimiliki daerahnya dan mengolahnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ia di Padang, Selasa, mengatakan setiap daerah pasti memiliki potensi masing-masing yang dapat dikembangkan menjadi penghasilan daerah. Dalam hal ini peran kepala daerah menjadi sangat penting dalam menggerakkan potensi itu.

"Bagaimana pun besarnya potensi sebuah daerah jika kepala daerah tidak memiliki visi yang besar dalam mengelola potensi itu, maka tidak akan berdaya guna bagi masyarakat," katanya.

Dengan demikian untuk menyejahterakan masyarakat, perlu sokongan kuat dari pemerintah daerah yang memang peka dalam mengelola potensi yang ada.

"Jika daerah memiliki laju ekonomi yang baik maka masyarakat akan merasakan dampaknya, dan investor juga akan berdatangan," katanya.

Pertumbuhan ekonomi kata dia, tidak selalu harus ditompang dengan belanja pemerintah saja, namun adanya investor dan potensi alam pun bisa mendatangkan pendapatan bagi daerah.

Sumbar adalah salah satu daerah yang kaya akan potensi alam yang beragam, namun keberagaman ini hendaknya dapat dipilih satu potensi sebagai unggulan.

"Potensi unggulan ini tidak dapat ditiru daerah lain, sehingga dapat menjadi ciri khas Sumbar," katanya.

Tidak masanya lagi kepala daerah hanya meneruskan program pemerintah sebelumnya, harus ada terobosan baru sehingga Sumbar bisa cepat maju dan berkembang.

Yang terjadi selama ini katanya, potensi yang dikembangkan itu ke itu saja sehingga tidak ada yang baru yang dibangun di Sumbar.

Di bidang pariwisata misalnya, Sumbar terkenal dengan pariwisata alamnya. Ini peluang ekonomi bagi daerah dan masyarakat.

"Namun hingga kini Sumbar belum memiliki konsep yang jelas dan terarah tentang pengelolaan kepariwisataan tersebut. Makanya tidak ada perkembangan," ujarnya.

Menurutnya jika sektor pariwisata yang diunggulkan selain pembenahan objek wisata pemerintah juga melakukan penyiapan masyarakatnya, membangun kearifan lokal dan lainnya.

Persoalan ini akan menghambat perkembangan pariwisata. Sehingga pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber ini juga belum maksimal. (*)