Pariaman Sosialisasikan PBDT Jamin Perlindungan Sosial Masyarakat

Pariaman, 24/5 (Antara) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) memberikan sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) kepada instansi terkait bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik(BPS) untuk menjamin perlindungan sosial di daerah itu.

"Pemerintah ingin memberikan perlindungan atas jaminan sosial, maka sosialisasi ini penting guna memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial," kata Sekretaris Kota (Sekdako) setempat, Armen di Pariaman.

Sambungnya, salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan dengan mengumpulkan komponen dasar pemutakhiran, yang menyangkut pemutakhiran data penduduk yang berada di bawah garis kemisikinan di daerah itu.

Dia mengatakan, pemerintah setempat akan mendukung penuh serta bekerja sama dengan BPS mengenai hasil konsultasi publik dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015.

"Khususnya dalam menentukan dan mengusulkan jumlah Rumah Tangga (RT) dengan status sosial ekonomi terendah di setiap desa dan kelurahan yang nantinya data ini menjadi sumber data tunggal," kata dia.

Hakikatnya, kata dia, tidak ada data yang nantinya digunakan selain basis data terpadu hasil pemutakhiran untuk program perlindungan sosial, baik pemerintah pusat maupun daerah, sehingga pemangku kepentingan lintas sektoral dalam membuat program-program untuk kepentingan masyarakat, memanfaatkan hasil dari PBDT 2015 sebagai proyeksi pembangunan di daerah itu.

Terkait hal tersebut, lanjutnya, PBDT dilaksanakan untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik RT dengan Status Sosial Ekonomi Terendah (SSET) serta melakukan manajemen data.

Disebutkan, peran pemkot setempat pada kegiatan tersebut menyusun daftar RT sasaran melalui pendaftaran pada Forum Konsultasi Publik (FKP) dan hasil pendataan konsultasi publik itu nantinya akan terwujud register tunggal perlindungan sosial.

"Evaluasi dan pemantaun dilakukan untuk menyukseskan pemutakhiran ini, sehingga kami mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kondisi di lapangan," ujarnya.

Dia menuturkan, pemantaaun perlu dilakukan terus menerus agar tidak terlepas dari pengawalan semua pihak, khususnya instansi terkait.

"Tujuannya untuk menciptakan basis data terpadu yang lebih berkualitas dan lebih dipercaya masyarakat untuk mempercepat penaggulangan kemiskinan, sehingga semua masyarakat dapat kami pantau dan diperhatikan kesejahteraanya ke depan," jelasnya.

Kegiatan sosialisasi itu dihadiri oleh seluruh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat serta kepala desa atau lurah, serta seluruh tenaga BPS setempat. (cpw11)