Disdik: 70 Persen Sekolah Memiliki Jaringan Internet

Padang, (Antara) - Dinas Pendidikan Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), mendata sebanyak 70 persen sekolah di kota itu sudah memiliki akses jaringan internet, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan ujian nasional (UN) secara online. "Rata-rata sekolah baik SMP, SMA dan SMK sudah memiliki akses internet, hanya saja memakai sistem Wifi, bukan kabel," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Habibul Fuadi di Padang, Selasa. Ia menjelaskan, dalam surat edaran Kemendikbud nomor 059/H4/TU2015 Tanggal 19 Januari, menyebutkan syarat bagi sekolah yang bisa menerapkan UN online yakni harus memiliki lab komputer. Sehingga setiap sekolah harus memiliki perangkat server dengan sistem kabel yang ditujukan untuk menghindari kecurangan. Tidak hanya itu, lanjutnya, piranti yang digunakan adalah personal computer (PC) bukan laptop, dan berbasis jaringan LAN (local area network), dengan perbandingan jumlah komputer yang dimiliki minimal 1:3 dari jumlah siswa. "Persyaratan ini sangat memberatkan sekolah, sehingga kami belum siap tahun ini untuk menyelenggarakan UN secara online," katanya. Menurutnya, UN online sangat tidak efisien, baik dari segi anggaran maupun bagi siswa itu sendiri. Terlihat, di segi anggaran pihaknya harus menggelontorkan dana besar dalam menyediakan piranti komputer, selain itu kebanyakan siswa terbiasa dan nyaman menggunakan media kertas pada pelaksanaan ujian mereka. "UN saat ini bukanlah sebuah ujian penentu kelulusan, sifatnya hanya pemetaan saja. Jadi untuk apa menghabiskan anggaran membeli komputer, padahal masih banyak program pendidikan yang mendesak dan butuh anggaran," katanya. Sementara itu, ketidaksiapan Kota Padang menyelenggarakan UN online mendapat respon dari Komisi IV Bidang Pendidikan di DPRD Padang. Anggota Komisi IV, Muharlion mengatakan, ketidaksiapan Disdik untuk bisa menyelenggarakan ujian online tahun ini, akan menjadi pekerjaan rumah baru untuk Disdik Padang. Sehingga tahun depan, Kota Padang bisa ikut menyelenggarakannya. "Disdik harus mengupayakan adanya pelatihan pra UN online, apabila tahun depan UN dilakukan secara online. Tidak hanya itu, perancangan program pembuatan instalasi server website dan penambahan komputer, juga harus dilakukan," katanya. Ia juga mengimbau, siswa peserta UN tahun 2015 baik tingkat SMA dan SMP untuk tidak mengkhawatirkan kebijakan Kemendikbud tentang ujian online tersebut. Pasalnya, kebijakan ini belum diharuskan untuk diterapkan. "Ini semua dilihat dari kesanggupan sekolahnya, apakah mampu atau tidak menyelenggarakan UN online, jadi siswa jangan terpengaruh dan harus fokus belajar untuk menghadapi ujian mendatang," tegasnya. (**/cpw3)