Jika tak ada aral melintang pada 18 Februari 2014 warga Padang akan dipimpin oleh wali kota baru seiring berakhirnya masa jabatan Fauzi Bahar dan Mahyeldi. Namun, agaknya warga kota bingkuang itu harus menunggu lebih lama untuk dapat dipimpin oleh wali kota definitif.
Setelah mengalami beberapa kali penundaan, akhirnya KPU Padang memutuskan pelaksanaan pilkada putaran II akan digelar pada 5 Maret 2014. Artinya, mulai 18 Februari hingga selesai penghitungan suara hingga penetapan wali kota terpilih, Padang untuk sementara waktu akan dipimpin oleh pelaksana tugas wali kota.
Setidaknya ada dua pihak yang bertanggung jawab mengapa pilkada putaran II yang seharusnya sudah terlaksana minimal pada 18 Desember 2013 lalu menjadi terulur. Secara teknis pelaksanaan pilkada menjadi tanggung jawab KPU, namun secara pendanaan Pemerintah Kota Padang adalah pihak yang paling berperan.
Sempat saling tuding kesalahan diantara kedua pihak tersebut kita harus memetik banyak pelajaran dari pesta demokrasi itu. Wali Kota Padang Fauzi Bahar jelas tidak mau disalahkan karena menurutnya KPU tidak memiliki perencanaan yang matang sejak awal. Seharusnya ketika ada yang menggugat sudah ada rencana A dan rencana B sehingga tidak perlu menunggu selesai hasil gugatan baru bergerak.
KPU tentu saja tidak terima atas tudingan mereka tidak memiliki perencanaan yang matang. Justru menurut Ketua KPU Padang Alison pihaknya sudah membuat tahapan dengan konkret. Namun, bagaimana mau melaksanakannya jika Pemkot Padang tidak bersedia mencairkan dana.
Terlepas siapa yang salah dan benar sudah tidak saatnya lagi saling menyalahkan. Setidaknya ini menjadi pelajaran berharga bahwa masyarakat sebenarnya sudah siap berdemokrasi, namun pemerintah dalam hal ini Pemkot dan KPU tidak arif menyikapi kendala teknis yang ditemui.
Idealnya jika kedua pihak berkomitmen untuk menyelenggarakan pilkada putaran II dengan baik, ada banyak jalan dapat ditempuh. Kuncinya adalah membangun komunikasi dan koordinasi. Selain itu campakan ego masing-masing pihak demi kepentingan masyarakat banyak. Jangan hanya karena perselihan pribadi dibawa ke ranah politik yang berujung pada terkatung-katungnya tampuk kepemimpinan di kota ini.
Itikad baik. Agaknya itu kata yang tepat bagi siapa pun yang ditugaskan menjadi penyelenggara pemerintahan atau penyelenggara pemilu kedepan agar kasus serupa tidak terulang. Selamat Menunggu
Berita Terkait
Legislator ajak warga Agam jagan kesehatan, ini harta berharga
Senin, 11 Desember 2023 14:29 Wib
Kapten Timnas Indonesia U-20 Ferrari petik pelajaran berharga dari Piala Asia U-20
Rabu, 8 Maret 2023 6:22 Wib
Investor bisa beli Surat Berharga Syariah Negara SR018 hingga 29 Maret 2023
Jumat, 3 Maret 2023 16:29 Wib
Presiden: Kepemilikan asing terus menurun di SBN
Rabu, 21 Desember 2022 11:49 Wib
Agustus, Utang luar negeri RI turun jadi 397,4 miliar dolar
Senin, 17 Oktober 2022 10:49 Wib
Tiga kali kalah, Timnas Garuda INAF petik pelajaran berharga di Piala Dunia Amputasi
Selasa, 4 Oktober 2022 6:15 Wib
Lima pencuri ini berpura-pura jadi petugas vaksinasi untuk menggasak barang berharga korbannya
Rabu, 16 Februari 2022 6:27 Wib
Utang luar negeri RI tumbuh melambat pada Juli 2021
Rabu, 15 September 2021 11:48 Wib