Misi PBB Ingin Gerakan Personel Tak Terhalang di Sudan Selatan

id Misi PBB Ingin Gerakan Personel Tak Terhalang di Sudan Selatan

PBB, New York, (Antara/Xinhua-OANA) - Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) prihatin terhadap pelanggaran serius Status Kesepakatan Pasukan (SOFA) yang ditandatangani oleh Misi itu dan Pemerintah Sudan Selatan, kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan, Jumat (7/11). Misi itu melaporkan empat truk yang membawa kendaraan lapis baja dan peralatan buat prajurit pemelihara perdamaian Ethiopia di Juba, Ibu Kota negara termuda di dunia tersebut, dihentikan oleh personel Dinas Keamanan Nasional (NSS) pada Rabu (5/11) di pinggiran Juba, kata Dujarric dalam taklimat harian di Markas PBB, New York. "Pengemudi truk itu diserang oleh personel keamanan dan dituduh mengangkut senjata buat pasukan oposisi bersenjata, dan kendaraan tersebut disita." "Hingga pagi ini, Misi masih berusaha memperoleh pembebasan semua truk dan barangnya," kata juru bicara PBB itu, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat siang. "Misi menyeru pemerintah agar segera membebaskan truk bersama barang bawaannya --kendaraan dan peralatan." UNMISS juga melaporkan bahwa pada hari yang sama, satu misi pencari fakta ke Kabupaten Raga di Negara Bagian Bahr El-Ghazal Barat tak diberi izin oleh Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) untuk mengunjungi satu lokasi di luar kota kecil tersebut, yang diduga dibom oleh pesawaT Angkatan Bersenjata Sudan awal November. "Misi itu juga dilarang mengunjungi satu rumah sakit lokal, tempat warga cedera dalam pemboman diduga telah menerima perawatan medis," kata Dujarric. "Misi mengingatkan semua pihak mengenai tak boleh dilanggarnya aset PBB dan perlunya untuk menjamin gerakan tanpa halangan bagi personel PBB, termasuk ke Raga, sehingga Misi PBB itu dapat melaksanakan mandatnya. Pada 22 Mei, UNMISS menyampaikan keprihatinan mengenai berlanjutnya pelanggaran kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani antara pihak yang berperang dalam konflik tersebut, yang katanya menimbulkan resiko keamanan serius. Misi itu mengatakan di dalam satu pernyataan bahwa ada sejumlah peristiwa yang terjadi belum lama ini dan mengganggu operasi Misi tersebut serta membuat personelnya terpajan resiko keamanan serius. "Semua tindakan ini adalah pelanggaran nyata terhadap kerangka kerja yang disepakati secara timbal-balik bagi kegiatan PBB di Sudan Selatan, Status Kesepakatan Kekuatan (SOFA)," kata pernyataan itu. "Mengenai Pasal 48 SOFA, Pemerintah Sudan Selatan harus melakukan berbagai tindakan untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kebebasan gerakan personel UNMISS." Selama satu pertemuan antara Presiden Salva Kiir dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada 6 Mei di Juba, Kiir kembali menyampaikan komitmen pemerintah untuk bekerjasama secara penuh dengan UNMISS. Presiden Sudan Selatan tersebut juga menyatakan ia telah menyampaikan instruksi jelas mengenai itu kepada semua lembaga keamanan dan gubernur negara bagian di negeri tersebut. (*/sun)