Kalla: Konektivitas Darat-Laut Cegah Inefisiensi Ekonomi Nasional

Jakarta, (Antara) - Calon Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan konektivitas darat dan laut yang terintegrasi dengan baik bisa mencegah inefisiensi ekonomi nasional. Jusuf Kalla dalam sambutannya pada diskusi "Transformasi Konsep Maritim Indonesia" di Jakarta, Kamis mengatakan inefisiensi tersebut berakar pada biaya logistik yang terlampau tinggi karena tidak terjaminnya konektivitas darat dan laut antardaerah yang jaraknya jauh. "Kalau di Jawa tidak ada penghubung ke Sulawesi, maka harga hasil bumi atau produk-produk Jawa akan mahal di Sulawesi," katanya. Jusuf menambahkan konektivitas yang tidak memadai tersebut akan berdampak pada kesejahteraan rakyat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. "Kita sebagai negara kepulauan mempunyai dua makna pokok, bagaimana negara yang banyak pulau ini tercipta kesatuan ekonomi dan rakyatnya. Kalau tidak tingkat kesejahteraan rakyatnya berbeda-beda, sehingga dibutuhkan konektivitas," katanya. Menurut dia, jika tingkat kesejahteraan rakyat semakin berbeda di setiap daerahnya maka akan berpotensi menimbulkan konflik. Jusuf menyebutkan sejak Indonesia merdeka telah terjadi 15 konflik, contohnya DI/TII dan gerakan OPM. Dia mengatakan urgensi konektivitas laut harus segera diwujudkan karena luas wilayah Indonesia sebesar 70 persen adalah wilayah laut, salah satunya dengan tol laut. Jusuf menjelaskan tol laut bertujuan mengembangkan ekonomi dan poros maritim sebagai basis konektivitas produksi dan pemasaran antardaerah dan pulau. "Kita manfaatkan posisi kita sebagai poros antara Asia Timur dan Asia Barat," katanya. Dia berharap dengan adanya tol laut bisa menurunkan biaya logistik, sehingga harga komoditas barang atau produk tidak terlampau jauh di setiap daerahnya. Selain itu, dia mengimbau kekayaan alam dari laut Indonesia harus betul-betul dimanfaatkan dan jangan membiarkannya terampas oleh asing. "Kita harus jaga dengan baik kekayaan laut kita, dan diekspor dengan baik. Kita sering berbicara kita kerugian karena "ilegal fishing" sekian ratus triliun, itu tidak benar, kita tidak pernah tanam atau ternakan. Salahnya kita, tidak pernah ambil, maka orang yang ambil karena kalau tidak diambil mati sendiri," katanya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat ratusan kapal asing yang ditangkap karena menangkap ikan secara ilegal, di antaranya 417 kapal Vietnam, 103 kapal Thailand dan 81 kapal Malaysia. Untuk itu, Jusuf Kalla mengimbau masyarakat untuk memperkuat poros maritim, sehingga bisa menunjang perekonomian berbasis kelautan. "Mengelola negara kepulauan berbeda dengan mengelola negara daratan, dibutuhkan banyak kapal laut, navigasi harus baik, infrastruktur harus baik, artinya bagaimana hubungan antarapulau menyatukan ekonomi, sehingga keadilan bisa terwujud di setiap daerah," katanya. (*/sun)