Sumbar Provinsi Pendidikan Inklusif ke Delapan

Padang, (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mendeklarasikan daerah itu sebagai Provinsi Pendidikan Inklusif dan menjadi provinsi ke delapan dalam Pendidikan Inklusif di Indonesia. Pendeklarasian itu dilakukan di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jumat. Hadir antara lain Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Musliar Kasim, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim, Kepala Daerah se-Sumatera Barat, pimpinan DPRD se-Sumatera Barat serta sejumlah tokoh pendidikan Sumbar. Menurut Irwan Prayitno, pendeklarasian itu mungkin agak terlambat dibandingkan tujuh provinsi lain yang telah lebih dahulu mendeklarasikan diri sebagai provinsi pendidikan inklusif di Indonesia. Namun menurut dia, niat untuk memberikan pendidikan yang baik pada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan patut untuk diapresiasi. Mudah-mudahan ini akan memberikan nilai positif bagi Sumatera Barat, karena siswa-siswa yang memiliki kebutuhan khusus tersebut memiliki potensi tersembunyi yang juga berpotensi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar, kata dia. Dia mengatakan, pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang memberikan peluang yang sama kepada masyarakat, termasuk yang berkebutuhan khusus untuk bisa menimba pelajaran di sekolah umum. Artinya mereka yang berkebutuhan khusus mendapatan pendidikan yang sama di tempat yang sama dengan anak-anak normal lainnya, kata dia. Dia mengatakan, saat ini di Sumatera Barat dari 19 Kabupaten dan Kota, sudah ada empat daerah yang mendukung dan mencanangkan diri sebagai daerah inklusif, masing-masing Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kabupaten Pasaman. Besok, Kabupaten Sijunjung akan menjadi daerah ke lima di Sumatera Barat yang akan mendaklarasikan diri sebagai daerah inklusif, kata dia. Selain itu menurut Irwan, tujuh daerah lain di Sumbar juga sudah memiliki Kelompok Kerja (Pokja) pendidikan inklusif. Daerah itu dalam waktu dekat juga akan mendukung pendidikan inklusif di daerahnya. Daerah itu masing-masing, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat. Menurut Gubernur, dengan dideklarasikan maka secara bertahap seluruh sekolah di daerah itu harus mau untuk menerima siswa berkebutuhan khusus. Dia mengakui, untuk menunjang pendidikan inklusi di Sumbar juga memerlukan dukungan dari DPRD setempat, terutama dalam segi dukungan anggaran. Karena menurut dia, tanpa anggaran yang cukup, pendidikan inklusif di Sumbar tidak akan berkembang dengan baik. Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim menyambut positif pendeklarasian Provinsi Sumatera Barat sebagai Provinsi Pendidikan Inklusif. Menurut dia, DPRD akan meberikan dukungan penuh termasuk dukungan dalam segi anggaran. Kita juga meminta SKPD terkait untuk bisa menyusun anggaran secara proporsional untuk diajukan ke DPRD, kata dia. Sementara itu Wakil Mentri Pendidikan, Musliar Kasim dalam kesempatan yang sama mengatakan sangat bangga bisa ikut dalam pendeklarasian Sumatera Barat sebagai Provinsi Pendidikan Inklusif. Dalam masa akhir jabatan saya bisa mendeklarasikan Sumbar sebagai Provinsi Inklusif adalah sebuah kebahagiaan bagi saya, kata dia. Dia mengatakan, selain Sumbar sebelumnya sudah ada tujuh Provinsi Pendidikan Inklusif di Indonesia, masing-masing, Kalimantan Selatan, Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Sulawesi Tenggara.(**/mko)