Pengusaha: Tol Laut Butuh Infrastuktur Pendukung

Jakarta, (Antara) - Kebijakan pengembangan tol laut yang digaungkan pasangan capres dan cawapres terpilih Jokowi-JK membutuhkan infastruktur pendukung yang hingga kini masih minim, kata seorang pengelola perusahaan ekspedisi. "Kami ingin investasi kapal sendiri untuk menghubungkan antarpulau. Namun demikian kami perlu lihat infrastrukturnya juga," kata Direktur Operasional PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), Edi Santoso di Jakarta, Kamis. Edi mengatakan masalah utama dari gagasan itu adalah minimnya pelabuhan untuk sandar kapal yang sangat besar di sebagian besar wilayah Indonesia. Saat ini pelabuhan besar di Indonesia hanya lima, yakni Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya dan Pelabuhan Makassar. Ia menambahkan jika kapal besar tidak dapat bersandar di pelabuhan maka diperlukan kapal kecil untuk mengangkut barang-barang ke daratan sehingga biaya operasional akan bertambah. "Kapal besar kan muatannya bisa 3.000-5.000 ton biayanya memang murah. Tetapi problemnya saat bongkar-muat barang mahal, akhirnya sama saja," katanya. Masalah lainnya adalah kondisi geografis Indonesia di beberapa daerah yang sulit dilalui jalur darat dari pelabuhan menuju ke tempat tujuan, misalnya di daerah Papua. Ia optimistis jika infrastruktur pendukung berupa pelabuhan besar dan jalur darat yang dapat dilalui kendaraan berat sudah tersedia, program tol laut dapat memangkas biaya operasional. "Kalau lewat udara dari Jakarta ke Kawasan Timur Indonesia kurang lebih Rp30-Rp40 ribu per kg sudah termasuk SMU (Surat Muatan Udara). Kalau laut mungkin cuma Rp1.000 per kg. Berapa kali lipat lebih murah," katanya. Ia menambahkan pihaknya masih menunggu langkah-langkah yang diambil presiden terpilih nanti dalam melaksanakan gagasan tersebut. "Perlu dipastikan kapan proyek itu dilakukan. Kalau sekarang terlalu dini untuk memutuskan," tuturnya. (*/sun)